Dari menu suara warga, seorang warga masyarakat menuliskan sebuah surat untuk Bupati Jepara :
Yth. Bupati Jepara tolong ditinjau kembali pengelolaan dan pengelola rusunawa di kel. jobokuto ada ketidak beresan :
1. Tarif Listrik yang tidak normal dan tagihan/rekening yang tidak dikeluarkan oleh PLN
2. Tarif Air juga sama tidak resmi dari PDAM
3. Tenaga Keamanan kurang dan pintu darurat tidak dibuka padahal informasi dari pusat sudah seharusnya dibuka
4. ada penyewa no a2.20 dan 21 yang sangat meragukan persyaratannya
5. kenapa harus ada biaya administrasi klo semua uang sewa semuanya sudah di gunakan untuk pengelolaan dari semua sepertinya ada oknum pengelola yang ingin bermain dan rakus terimakasih pak hendro atas tanggapan kami
1. Tarif Listrik yang tidak normal dan tagihan/rekening yang tidak dikeluarkan oleh PLN
2. Tarif Air juga sama tidak resmi dari PDAM
3. Tenaga Keamanan kurang dan pintu darurat tidak dibuka padahal informasi dari pusat sudah seharusnya dibuka
4. ada penyewa no a2.20 dan 21 yang sangat meragukan persyaratannya
5. kenapa harus ada biaya administrasi klo semua uang sewa semuanya sudah di gunakan untuk pengelolaan dari semua sepertinya ada oknum pengelola yang ingin bermain dan rakus terimakasih pak hendro atas tanggapan kami
Setelah admin melakukan klarifikasi ke pengelola , kami telah memperoleh jawaban sebagai berikut :
Menjawab pertanyan Sdr. Mala (mala840@yahoo.co.id) atas pengelolaan Rusunawa Jepara dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut :
1. Penentuan tarif listrik Rusunawa didasarkan pada Notulen Kesepakatan Negosiasi Harga dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Penyambungan Baru antara PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY APJ Kudus UPJ Jepara dengan Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Jepara/Pengelola Rusunawa selaku Pelanggan, yang menyebutkan ketentuan atas tarif listrik rusunawa sebagai berikut :
- Golongan tarif yang diberlakukan adalah Golongan Tarif Multiguna Peruntukan Rumah Tangga Prima, dengan besaran harga pemakaian listrik sebesar Rp. 720 /kWH
- Harga pemakaian sebesar Rp. 720/kWH ini sudah merupakan tarif subsidi dikarenakan merupakan perkalian dari nilai konstanta 0,5217 dengan harga tarif Multiguna Rumah Tangga (TR) pada Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku yaitu Rp. 1.380/kWH.
Perlu dijelaskan, yang tercatat sebagai pelanggan pada PT. PLN adalah pengelola Rusunawa, bukan masing-masing hunian/penghuni Rusunawa sehingga tagihan rekening yang dicetak dan dikeluarkan PT. PLN hanya 1 (satu) copy diperuntukkan bagi pengelola Rusunawa (yang mempunyai kewajiban membayar pemakaian listrik kepada PT.PLN adalah pengelola Rusunawa), adapun tagihan/rekening untuk masing-masing hunian/penghuni disiapkan, dicetak dan dikeluarkan oleh pengelola Rusunawa berdasarkan jumlah pemakaian listrik penghuni (penghuni berkewajiban membayar pemakaian listrik kepada pengelola Rusunawa).
Perlu juga dijelaskan, tagihan/rekening PT. PLN kepada pengelola Rusunawa untuk pemakaian listrik pada bulan Pebruari Tahun 2010 sebesar Rp. 3.181.300,-, padahal tagihan/rekening listrik yang didapatkan pengelola dari penghuni pada bulan yang sama sebesar Rp. 1.677.745,-,sehingga pengelola Rusunawa harus nombok /menutup kekurangan biaya pemakaian listrik pada bulan tersebut sebesar Rp. 1.504.255,-.
2. Demikian juga tarif air bersih, pengelola Rusunawa dalam menentukan tarif berdasarkan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tarif Air Minum dan Biaya-biaya Lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara, yaitu :
- Golongan tarif yang diberlakukan adalah Golongan II Non Niaga Rumah Tangga 2 (rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal).
- Besaran tarif berlaku progresif sebagai berikut :
a. Pemakaian air 0 – 10m3 tarif sebesar Rp. 1.300/m3.
b. Pemakaian air 11 – 20m3 tarif sebesar Rp. 1.900/m3.
c. Pemakaian air 21 – 30m3 tarif sebesar Rp. 2.600/m3.
d. Pemakaian air >30m3 tarif sebesar Rp. 3.250/m3.
Perlu dijelaskan, untuk bulan Pebruari 2010 yang tercatat sebagai pelanggan PDAM adalah pengelola Rusunawa, sehingga tagihan/rekening yang dicetak dan dikeluarkan PDAM hanya 1 (satu) copy untuk pengelola Rusunawa (yang mempunyai kewajiban membayar pemakaian air bersih kepada PDAM adalah pengelola Rusunawa), adapun tagihan/rekening air bersih untuk masing-masing hunian/penghuni disiapkan, dicetak dan dikeluarkan oleh pengelola Rusunawa berdasarkan jumlah pemakaian listrik penghuni (penghuni berkewajiban membayar pemakaian air bersih kepada pengelola Rusunawa).
Untuk bulan Maret 2010 dan seterusnya, direncanakan tagihan/rekening masing-masing penghuni/hunian akan langsung ditangani oleh PDAM dengan tarif sesuai ketentuan tersebut di atas.
Perlu juga dijelaskan, tagihan/rekening air bersih PDAM kepada pengelola Rusunawa untuk pemakaian air bersih bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 1.335.500,-, padahal tagihan/rekening air bersih yang didapatkan pengelola dari penghuni pada bulan yang sama sebesar Rp. 790.400,-, sehingga pengelola Rusunawa harus nombok /menutup kekurangan biaya pemakaian air bersih pada bulan tersebut sebesar Rp. 545.100,-.
3. Dalam perencanaan pengelola Rusunawa, Tenaga Keamanan Rusunawa yang dianggap ideal sekurang-kurangnya sejumlah 4 (empat) personil, dengan jam kerja masing-masing personil selama 8 (delapan) jam, sehingga ada kesempatan beristirahat bagi personil, namun mengingat Rusunawa yang baru saja beroperasi dan kondisi keuangan yang didapatkan dari uang sewa belum memadai, maka pengelola Rusunawa baru mampu merekrut 2 (dua) personil tenaga keamanan, sehingga jam kerja masing-masing personil lebih dari 8 (delapan) jam, itupun dengan upah yang/gaji yang belum memenuhi ketentuan yang ada.
Dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga keamanan itu, maka pintu darurat di sisi sebelah utara dan selatan Rusunawa belum memungkinkan untu dibuka untuk penghuni.
4. Setelah dilakukan cek kembali terhadap data-data penghuni nomor A.2.20 dan A.2.21, menunjukkan bahwa data-data penghuni tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rusunawa.
5. Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- per penghuni digunakan untuk penunjang kelancaran pelayanan kepada penghuni Rusunawa. Biaya administrasi tersebut untuk keseluruhan pelayanan administrasi Rusunawa yang meliputi pelayanan penarikan uang sewa bulanan, tagihan/rekening air bersih dan tagihan/rekening listrik.
Berdasarkan penjelasan nomor 1 dan 2 tersebut diatas, mengingat yang tercatat sebagai pelanggan pada PT. PLN dan PDAM adalah pengelola Rusunawa padahal yang menggunakan dan memanfaaatkan air bersih dan listrik tersebut adalah penghuni Rusunawa, maka pengelola Rusunawa perlu melakukan kegiatan untuk penarikan tagihan/rekening berupa pencatatan pemakaian air bersih dan listrik, pencetakan tagihan/rekening air bersih dan listrik dan menghimpun pembayaran tagihan/rekening air bersih dan listrik dari masing-masing penghuni/hunian, maka apabila perlu didukung dengan biaya tersebut.
Disamping itu perlu pula diinformasikan, bahwa ketentuan atas biaya administrasi tersebut telah disosialisasikan dan disepakati dalam forum pertemuan antara pengelola dan warga penghuni Rusunawa pada tanggal 2 Maret 2010.
Demikian penjelasan pengelola Rusunawa atas keluhan Sdr. Mala, disampaikan terima kasih atas masukan-masukannya dan apabila Saudara masih menginginkan penjelasan yang lebih detail silakan datang langsung ke Kantor Badan Pengelola Rusunawa.
0 komentar:
Posting Komentar